KPK Temukan Kerawanan Korupsi Dana Pendidikan Islam

Syariahcenter.com, Jakarta – APBN 2015 telah menganggarkan dana untuk pembiayaan sektor pendidikan sebesar 20 persen. Dari total dana tersebut, sebesar Rp48,17 triliun dialokasikan khusus untuk pendidikan Islam yang diampu Kementerian Agama.

Terkait besarnya dana tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian untuk menidentifikasi celah-celah yang rawan terjadinya korupsi. Kajian ini dimaksudkan peringatan awal akan adanya indikasi korupsi dalam sistem pengelolaan dana pendidikan di Kemenag.

Hasil kajian dipaparkan pada Kamis, 5 November 2015 kemarin di Gedung KPK yang dihadiri empat Komisioner KPK, Taufiequrachman Ruki, Adnan Pandu Praja, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi SP.

Hadir pula Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Irjen Kemenag M Jasin, dan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin.

Ada dua objek kajian, yakni program sarana dan prasarana (sarpras), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dikelola Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada 2013-2014.

Ketua Sementara KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan, dari hasil kajian memperlihatkan ada sembilan persoalan pada sarpras, tiga persoalan pada BSM dan empat persoalan lain-lain.

Sembilan persoalan sarpras meliputi: Pemberian bantuan sarpras tanpa didasari perencanaan yang baik; Mekanisme pengajuan proposal tidak sesuai dengan praktik good governance; Proses verifikasi proposal belum optimal; Kriteria affirmative action dalam pemberian bantuan PD pondok pesantren tidak transparan dan tidak akuntabel; dan Data penerima bantuan sarpras tidak teradministrasi dengan baik.

Empat lainnya; Klasifikasi dan jumlah jenis bantuan di Direktorat PD Pontren tidak efisien; Petunjuk teknis pada Direktorat PD Pontren belum optimal mendukung program; Pengelolaan anggaran bantuan oleh Kemenag pusat tidak efisien; serta Kemenag belum siap mengelola bantuan sarpras akibat perubahan akun.

Ruki mencontohkan pada proses verifikasi, tidak adanya standar pada form verifikasi pusat dan daerah. Proses ini juga, kata dia, cukup menyita sumber daya dan waktu sehingga berakibat pada proses verifikasi yang memungkinkan terjadi duplikasi.

Sementara persoalan pada BSM, antara lain terdapat ketidaksesuaian antara juknis dan pelaksanaan pengelolaan BSM, penggunaan BSM tidak sesuai peruntukan, serta penanganan pengaduan masyarakat serta monitoring dan evaluasi belum optimal.

“Misalnya saja penggunaan BSM untuk seragam siswa baru atau meubeler sekolah. Hal ini tentu tidak tepat sasaran karena diberikan kepada yang tidak berhak, bukan untuk kepentingan siswa yang membutuhkan,” ujar Taufieq melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 6 November 2015.

Di sisi lain, kajian KPK juga menemukan persoalan lainnya, seperti jumlah satker yang tidak efektif, sistem informasi manajemen belum optimal sebagai data acuan dalam pengambilan keputusan, serta belum adanya aturan pengelolaan dana partisipasi masyarakat oleh Komite Madrasah.

Sementara itu, Menteri Lukman mengapresiasi hasil kajian yang telah dilakukan KPK. Dengan besaran anggaran Kementerian Agama terbesar kelima pada 2016, Lukman berharap KPK bisa membantu dalam melakukan pengawasan pihaknya.

“Kami bersyukur dengan kajian ini. Sejak awal kami mengharapkan masukan yang lebih substantif dan berharap KPK bisa memberikan asistensi agar kami bisa mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel,” katanya.

Dengan sejumlah persoalan yang ada, KPK merekomendasikan beberapa perbaikan tata kelola, antara lain perbaikan level peraturan atau kebijakan seperti Peraturan Menteri atau petunjuk teknis (juknis), perbaikan database, pengoptimalan sistem IT dan penanganan sistem pengaduan masyarakat, dan pembuatan aturan pengelolaan dana partisipasi masyarakat oleh Komite Sekolah.

“Juga peningkatan pengawasan atas pelaksanaan, seperti kepatuhan transparansi penyaluran, peruntukan penggunaan bantuan dan ketepatan waktu penyaluran,” katanya. (bar)

(Visited 52 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *