Ada Dengan Kebijakan Baru, Pangsa Pasar Bank Syariah Diharap Tembus 5%

Syariahcenter.com – Otoritas Jasa Keuangan mengharapkan pangsa pasar perbankan syariah dapat mencapai 5% tahun ini dengan dikeluarkannya paket kebijakan untuk industri tersebut beberapa hari lalu.

Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Achmad Buchori mengatakan per Agustus lalu pangsa pasar perbankan syariah masih sekitar 4,7% atau di bawah 5% sehingga disebut 5% trap.

Menurutnya, untuk dapat keluar dari 5% trap tersebut, industri perbankan syariah perlu didorong melalui berbagai stimulus agar dapat lebih menjangkau masyarakat serta bertumbuh dan berkembang, seperti atau bahkan melebihi perbankan konvensional.

“Saya sebenarnya cukup optimistis tahun ini tembus. Cuma kembali lagi, pertumbuhannya kan masih kalah dengan bank konvensional, tetapi kami masih optimsitis lah,” katanya saat ditemui Bisnis.com, belum lama ini.

Berdasarkan statistik perbankan Indonesia (SPI) yang dikeluarkan OJK per Agustus 2015, aset bank umum tercatat senilai Rp6.010,747 triliun. Sementara aset aset bank umum syariah dan unit usaha syariah senilai Rp273,494 triliun atau 4,6% dibandingkan total aset bank umum.

Buchori mengatakan kebijakan yang diberikan untuk industri perbankan syariah ini diantaranya terkait relaksasi pengeluaran produk baru, perluasan jaringan, dan kegiatan gadai syariah. Poin-poin relaksasi tersebut juga disebutkan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad bersamaan dengan pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid V pada Kamis (22/10) lalu.

Menurut Buchori, dengan kebijakan ini, pengeluaran produk baru syariah tidak perlu menunggu perizinan dari OJK, tetapi hanya cukup melapor ke otoritas tersebut. Terkait hal ini, OJK bakal mengeluarkan kodifikasi produk dalam bentuk buku.

“Produk seperti tabungan, pembiayaan, ada banyak di buku kodifikasi,” ujarnya. Kodifikasi ini, kata Buchori, masih dalam tahap penyusunan dan akan dikeluarkan dalam waktu dekat.

Kemudian terkait perluasan jaringan, bank syariah dapat menggunakan kantor cabang induk usaha dengan bentuk pelayanan syariah.

Buchori mengatakan skema ini telah lama diberikan sejak pengawasan perbankan masih di pihak Bank Indonesia. Namun, saat itu bank syariah perlu melakukan pembukaan satu kantor cabang terlebih dahulu di wilayah kerja BI atau di provinsi tertuju.

“Sekarang cukup dibuka di enam kantor regional OJK. Misal buka di Medan, nanti bisa ke Aceh, Palembang, dan Batam,” katanya. Adapun keenam kantor regional OJK adalah Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makasar.

Namun, Buchori mengatakan melalui skema ini nantinya pelayanan syariah di kantor cabang induk usaha baru bisa melayani penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Pasalnya, pelayanan lainnya, seperti pembiayaan, memerlukan analisis mengingat risikonya yang besar.

Terkait relaksasi kegiatan gadai, Buchori mengatakan OJK tidak lagi memberikan batasan. Menurutnya, selama ini kegiatan gadai syariah dibatasi maksimal Rp250 juta dengan jangka waktu dan perpanjangan tertentu.

“Sekarang tidak perlu, cukup maksimal Rp250 juta, sisanya kami lepas,” ujarnya. (zae)

(Visited 148 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *